Info Training Coretax Perpajakan 2025

Info Training Coretax Perpajakan 2025

Info Training Coretax Perpajakan 2025 ( Pelaporan Perpajakan Perusahaan Berbasis Aplikasi Coretax ) Dengan Hormat Untuk meningkatkan layanan perpajakan melalui implementasi Core Tax Administration System (CTAS), yang sering disebut dengan Coretax. Sistem ini diharapkan mampu mendukung otomasi dan digitalisasi layanan pajak, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak serta menurunkan biaya administrasi DJP.Salah satu inovasi utama dari Coretax adalah integrasi seluruh sistem perpajakan, yang memudahkan b...

Lanjutkan membaca

Bimtek Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bimtek Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bimtek Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dengan Hormat Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;Peraturan Menteri Keuanga...

Lanjutkan membaca

Bimtek Jurusita Pajak Daerah ( Tim Jurusita Pajak Daerah ) Tahun 2025

Bimtek Jurusita Pajak Daerah ( Tim Jurusita Pajak Daerah ) Tahun 2025

Bimtek Jurusita Pajak Daerah ( Tim Jurusita Pajak Daerah ) Tahun 2025 Dengan Hormat Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Jurusita Pajak merupakan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan serta penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.Jurusita Pajak masuk ke dalam organisasi Direktora...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelaporan Perpajakan Bagi Pengelola Keuangan /Bendahara SKPD 2025

Bimtek Pelaporan Perpajakan Bagi Pengelola Keuangan /Bendahara SKPD 2025

Bimtek Pelaporan Perpajakan Bagi Pengelola Keuangan /Bendahara SKPD 2025 Degan Hormat Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pengertian pajak menurut UU KUP Nomor 28 tahun 2007 PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, antara lain tentang pengenalan tarif efektif yang dikenakan atas penghasilan bruto baik dikenak...

Lanjutkan membaca

Bimtek Kebijakan Opsen Pajak Daerah sesuai dengan UU HKPD Tahun 2025

Bimtek Kebijakan Opsen Pajak Daerah sesuai dengan UU HKPD Tahun 2025

Bimtek Kebijakan Opsen Pajak Daerah sesuai dengan UU HKPD Tahun 2025 Dengan Hormat Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut presentase tertentu. Macam-macam Opsen diantaranya Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kab/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kab/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an. Sementara Opsen Pajak MBLB adalah Ops...

Lanjutkan membaca

Info Bimtek Penyusunan SOP Rencana Program Dan Anggaran 2025

INFO TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION 2025

INFO TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION 2025 Dengan Hormat Meningkatkan kemampuan peserta untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam melakukan penyesuaian laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan. Dari segi akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan dalam hal perhitungan pajak yang terhutang menggunakan Peraturan Perpajakan. PSAK sendiri tidak secara spesifik menyentuh perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan Peraturan Per...

Lanjutkan membaca

BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH 2025

BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH 2025

BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH 2025 Dengan Hormat Penerimaan Pajak menjadi salah satu komponen utama didalam APBN kita, namun mindset kita tentang pajak masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara di luar sana. Masih kurang rasa bahwa pajak adalah bagian dari kehidupan kita. Dalam meningkatkan pelayanan kepada stakeholder salah satu pelayanan kita adalah membina satker agar tugas perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka pada kesempatan ini kita perlu mengadakan kegiatan sosialisasi yang akan mendu...

Lanjutkan membaca

Bimtek Optimalisasi PAD Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi PAD Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi PAD Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Daerah 2025 Dengan Hormat Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) merupakan upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tercantum dalam visi dan misi kemudian diimplementasikan melalui program dan kegiatan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tah...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Kewajiban Perpajakan Dana Desa 2024 -2025

Bimtek Pelatihan Kewajiban Perpajakan Dana Desa 2024 -2025

Bimtek Pelatihan Kewajiban Perpajakan Dana Desa 2024 -2025 Dengan Hormat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dana yang masuk ke desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu Kepala Desa beserta Perangkat D...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Perpajakan Ketentuan Terbaru Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER) 2024-2025

Bimtek Pelatihan Perpajakan Ketentuan Terbaru Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER) 2024-2025

Bimtek Pelatihan Perpajakan Ketentuan Terbaru Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER) 2024-2025 Dengan Hormat Tarif sebagaimana diatur dalam PP ini digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunan...

Lanjutkan membaca