Info Bimtek Penyusunan SOP Rencana Program Dan Anggaran 2025

INFO TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION 2025

INFO TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION 2025 Dengan Hormat Meningkatkan kemampuan peserta untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam melakukan penyesuaian laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan. Dari segi akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan dalam hal perhitungan pajak yang terhutang menggunakan Peraturan Perpajakan. PSAK sendiri tidak secara spesifik menyentuh perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan Peraturan Per...

Lanjutkan membaca

BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH 2025

BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH 2025

BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH 2025 Dengan Hormat Penerimaan Pajak menjadi salah satu komponen utama didalam APBN kita, namun mindset kita tentang pajak masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara di luar sana. Masih kurang rasa bahwa pajak adalah bagian dari kehidupan kita. Dalam meningkatkan pelayanan kepada stakeholder salah satu pelayanan kita adalah membina satker agar tugas perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka pada kesempatan ini kita perlu mengadakan kegiatan sosialisasi yang akan mendu...

Lanjutkan membaca

Bimtek Optimalisasi PAD Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi PAD Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi PAD Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Daerah 2025 Dengan Hormat Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) merupakan upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tercantum dalam visi dan misi kemudian diimplementasikan melalui program dan kegiatan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tah...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Kewajiban Perpajakan Dana Desa 2024 -2025

Bimtek Pelatihan Kewajiban Perpajakan Dana Desa 2024 -2025

Bimtek Pelatihan Kewajiban Perpajakan Dana Desa 2024 -2025 Dengan Hormat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dana yang masuk ke desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu Kepala Desa beserta Perangkat D...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Perpajakan Ketentuan Terbaru Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER) 2024-2025

Bimtek Pelatihan Perpajakan Ketentuan Terbaru Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER) 2024-2025

Bimtek Pelatihan Perpajakan Ketentuan Terbaru Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER) 2024-2025 Dengan Hormat Tarif sebagaimana diatur dalam PP ini digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunan...

Lanjutkan membaca

Info Pelatihan Update Aspek Akuntansi Dan  Perpajakan Atas Usaha Jasa Kontruksi (Sesuai PP No.9 / 2022) Tahun 2024

Info Pelatihan Update Aspek Akuntansi Dan Perpajakan Atas Usaha Jasa Kontruksi (Sesuai PP No.9 / 2022) Tahun 2024

Info Pelatihan Update Aspek Akuntansi Dan  Perpajakan Atas Usaha Jasa Kontruksi (Sesuai PP No.9 / 2022) Tahun 2024 Dengan Hormat Perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat membuat persaingan bisnis menjadi sangat ketat, tidak terkecuali pada bidang usaha konstruksi. Perkembangan dalam dunia bisnis membawa dampak pada bidang akuntansi dan perpajakan yang harus mengikuti perubahan perkembangan bisnis tersebut. Aspek akuntansi dan perpajakan untuk bidang usaha jasa konstruksi memiliki ciri kekhususan karena sifatnya yang berbeda dengan bidang usaha lainny...

Lanjutkan membaca

TRAINING WITHOLDING TAX (PPH PASAL 21,22, 23, 26 DAN PASAL 4 AYAT (2) TAHUN 2024-2025

TRAINING WITHOLDING TAX (PPH PASAL 21,22, 23, 26 DAN PASAL 4 AYAT (2) TAHUN 2024-2025

TRAINING WITHOLDING TAX (PPH PASAL 21,22, 23, 26 DAN PASAL 4 AYAT (2) TAHUN 2024-2025 Dengan Hormat Withholding tax atau yang biasa disebut sebagai sistem pemotongan pajak dari pihak ketiga merupakan suatu sistem pemungutan pajak ketika pemerintah memberikan kepercayaan serta merta kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu memotong atau memungut pajaknya atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada penerima penghasilan serta langsung menyerahkannya kepada kas negara Sistem

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Pengelolaan Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi 2024 -2025

Bimtek Pelatihan Pengelolaan Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi 2024 -2025

Bimtek Pelatihan Pengelolaan Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi 2024 -2025 Dengan hormat Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah seharusnya dimulai dengan pengetahuan mendalam sejauh mana potensi pajak dan retribusi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dari pengetahuan yang mendalam tentang potensi pajak dan retribusi daerah tersebut selanjutnya dapat ditentukan langkah-langkah yang relevan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak dan retribusi dae...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) /BLU 2024-2025

Bimtek Pelatihan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) /BLU 2024-2025

Bimtek Pelatihan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) /BLU 2024-2025 Dengan Hormat Dasar hukum pembentukan BLU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (PP 23/2005). BLU didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK KOMPETENSI ASPEK PERPAJAKAN BLUD RSUD PUSKESMAS 2024 -2025

BIMTEK KOMPETENSI ASPEK PERPAJAKAN BLUD RSUD PUSKESMAS 2024 -2025

BIMTEK KOMPETENSI ASPEK PERPAJAKAN BLUD RSUD PUSKESMAS 2024 -2025 Dengan Hormat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. Pendapatan tersebut dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Oleh karena itu, penghasilan BLU bukanlah objek pajak karena BLU sendiri bukan merupakan subjek...

Lanjutkan membaca