INFO TRAINING TEKNIK PENYUSUNAN PKWT, PP & PKB PERUSAHAAN 2024 -2025
29 Jul
Training Manajemen

INFO TRAINING TEKNIK PENYUSUNAN PKWT, PP & PKB PERUSAHAAN 2024 -2025

INFO TRAINING TEKNIK PENYUSUNAN PKWT, PP & PKB PERUSAHAAN 2024 -2025 Dengan Hormat Perancangan Perjanjian Kerja(PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Dalam pembuatan dan penyusunan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) hendaknya sudah dapat menantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi dan berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Maka dari itu, diperlukan wawasan yang luas baik dari aspek hukum maupu...

Lanjutkan membaca

Training Effective Guarantee And Warranty ( Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Konsumen ) Sesuai Perpres No.49 Tahun 2024
29 Jul
Training Logistik

Training Effective Guarantee And Warranty ( Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Konsumen ) Sesuai Perpres No.49 Tahun 2024

Training Effective Guarantee And Warranty ( Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Konsumen ) Sesuai Perpres No.49 Tahun 2024 Dengan Hormat Perpres 49/2024 berfungsi sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait (misalnya kementerian dan/atau lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum) dalam penerapan perlindungan konsumen. Selain itu, Perpres 49/2024 juga menambahkan tujuan Stranas 2024, yaitu: Mempercepat penyelenggaraan perlindungan konsumen di sektor prioritas; Meningkatkan kemampuan konsumen dalam mengambil k...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENATAUSAHAAN BMN INSTANSI PEMERINTAH 2024-2025
29 Jul
Bimtek Aset

BIMTEK PENATAUSAHAAN BMN INSTANSI PEMERINTAH 2024-2025

BIMTEK PENATAUSAHAAN BMN INSTANSI PEMERINTAH 2024-2025 ( PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA )  Dengan Hormat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari masing-masing kegiatan penatausahaan BMN diuraikan sebagai berikut. Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang. Inve...

Lanjutkan membaca

Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran 2024 -2025
29 Jul
Bimtek Keuangan

Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran 2024 -2025

Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran 2024 -2025 Dengan Hormat Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dilengkapi: Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara Daerah; Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Investasi dan Hutang Piutang; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD; Penyusunan dan Penetapan APBN/APBD; Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Peng...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah 2024-2025
29 Jul
Bimtek Keuangan

Bimtek Pelatihan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah 2024-2025

Bimtek Pelatihan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah 2024-2025 Dengan Hormat Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD 2024-2025
29 Jul
Bimtek Keuangan

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD 2024-2025

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD 2024-2025 Dengan Hormat Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Lanjutkan membaca

Bimtek Teknis Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019 | BIMTEK HIBAH BANSOS 2024
29 Jul
Bimtek Keuangan

Bimtek Teknis Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019 | BIMTEK HIBAH BANSOS 2024

Bimtek Teknis Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019 | BIMTEK HIBAH BANSOS 2024 Dengan Hormat Pengangaran belanja hibah mengikuti ketentuan dimana usulan hibah disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilakukan evaluasi dari OPD terkait. Kepala OPD terkait menyampaikan hasil evaliasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD. Selanjutnya TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuang...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah ( KKPD ) dalam Pelaksanaan APBD 2024-2025
29 Jul
Bimtek Keuangan

Bimtek Pelatihan Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah ( KKPD ) dalam Pelaksanaan APBD 2024-2025

Bimtek Pelatihan Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah ( KKPD ) dalam Pelaksanaan APBD 2024-2025 Dengan Hormat Secara umum, pembayaran pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terbagi menjadi dalam 2 kategori, yaitu Uang Persediaan (UP) dimana mekanisme pembayaran yang dikelola langsung oleh bendahara pengeluaran dan digunakan untuk keperluan operasional kantor.Metode pembayaran dalam mekanisme ini dilakukan secara tunai (konvensional). Kategori selanjutny...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) /BLU 2024-2025
29 Jul
Bimtek Perpajakan

Bimtek Pelatihan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) /BLU 2024-2025

Bimtek Pelatihan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) /BLU 2024-2025 Dengan Hormat Dasar hukum pembentukan BLU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (PP 23/2005). BLU didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Aplikasi Disepakati Dan E Kinerja Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Integrasi 2024-2025
28 Jul
Bimtek Kepegawaian

Bimtek Aplikasi Disepakati Dan E Kinerja Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Integrasi 2024-2025

Bimtek Aplikasi Disepakati Dan E Kinerja Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Integrasi 2024-2025 Dengan Hormat Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surat Edaran Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional...

Lanjutkan membaca