author-avatar

Tentang Bimtek Platindo

Platindo adalah Pusat pelatihan yang yang bergerak dibidang riset, pengkajian bimbingan teknis, diklat, workshop, sertifikasi, pelatihan dan pendidikan non formal. Platindo didirikan sebagai pengembangan sumber daya manusia (SDM) terutama dibidang pendidikan. Baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta & mahasiswa.

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD 2024-2025
29 Jul
Bimtek Keuangan

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD 2024-2025

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD 2024-2025 Dengan Hormat Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Lanjutkan membaca

Bimtek Teknis Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019 | BIMTEK HIBAH BANSOS 2024
29 Jul
Bimtek Keuangan

Bimtek Teknis Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019 | BIMTEK HIBAH BANSOS 2024

Bimtek Teknis Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019 | BIMTEK HIBAH BANSOS 2024 Dengan Hormat Pengangaran belanja hibah mengikuti ketentuan dimana usulan hibah disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilakukan evaluasi dari OPD terkait. Kepala OPD terkait menyampaikan hasil evaliasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD. Selanjutnya TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuang...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah ( KKPD ) dalam Pelaksanaan APBD 2024-2025
29 Jul
Bimtek Keuangan

Bimtek Pelatihan Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah ( KKPD ) dalam Pelaksanaan APBD 2024-2025

Bimtek Pelatihan Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah ( KKPD ) dalam Pelaksanaan APBD 2024-2025 Dengan Hormat Secara umum, pembayaran pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terbagi menjadi dalam 2 kategori, yaitu Uang Persediaan (UP) dimana mekanisme pembayaran yang dikelola langsung oleh bendahara pengeluaran dan digunakan untuk keperluan operasional kantor.Metode pembayaran dalam mekanisme ini dilakukan secara tunai (konvensional). Kategori selanjutny...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) /BLU 2024-2025
29 Jul
Bimtek Perpajakan

Bimtek Pelatihan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) /BLU 2024-2025

Bimtek Pelatihan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) /BLU 2024-2025 Dengan Hormat Dasar hukum pembentukan BLU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (PP 23/2005). BLU didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Aplikasi Disepakati Dan E Kinerja Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Integrasi 2024-2025
28 Jul
Bimtek Kepegawaian

Bimtek Aplikasi Disepakati Dan E Kinerja Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Integrasi 2024-2025

Bimtek Aplikasi Disepakati Dan E Kinerja Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Integrasi 2024-2025 Dengan Hormat Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surat Edaran Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PELATIHAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA ( ANJAB & ABK)BERDASARKAN PEDOMAN KEPMENPAN RB NO 173 THN 2024
28 Jul
Bimtek Kepegawaian

BIMTEK PELATIHAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA ( ANJAB & ABK)BERDASARKAN PEDOMAN KEPMENPAN RB NO 173 THN 2024

BIMTEK PELATIHAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA ( ANJAB & ABK)BERDASARKAN PEDOMAN KEPMENPAN RB NO 173 THN 2024 Kepada Yth  Pemerintah Daerah Se-Indonesia Dengan Hormat Salah satu syarat untuk mengajukan formasi setiap instansi pemerintah Pusat dan daerah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun Tujuannya untuk menyediakan informasi jaba...

Lanjutkan membaca

Bimtek Implementasi Permenkeu No 119 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas PNS Dan Pegawai Tidak Tetap 2024-2025
24 Jul
Bimtek Keuangan

Bimtek Implementasi Permenkeu No 119 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas PNS Dan Pegawai Tidak Tetap 2024-2025

Bimtek Implementasi Permenkeu No 119 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas PNS Dan Pegawai Tidak Tetap 2024-2025 Dengan Hormat PMK 119 TAHUN 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113_PMK.05_2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.Tata Cara Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban

Lanjutkan membaca

Bimtek Penatausahaan Keuangan Bagi Bendahara Umum Daerah BUD/PPKD 2024-2025
24 Jul
Bimtek Keuangan

Bimtek Penatausahaan Keuangan Bagi Bendahara Umum Daerah BUD/PPKD 2024-2025

Bimtek Penatausahaan Keuangan Bagi Bendahara Umum Daerah BUD/PPKD 2024-2025 Dengan Hormat Dasar Hukum dan Definisi dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.Bendahara pemerintah daerah berperan sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Lanjutkan membaca

Bimtek Manajemen Arsip Dan Persuratan Berbasis Teknologi Informasi 2024-2025
24 Jul
Bimtek Kearsipan

Bimtek Manajemen Arsip Dan Persuratan Berbasis Teknologi Informasi 2024-2025

Bimtek Manajemen Arsip Dan Persuratan Berbasis Teknologi Informasi 2024-2025 Dengan Hormat Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 pengertian arsip tertuang dengan jelas yaitu: “Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”Berdasarkan pengertian tersebut maka

Lanjutkan membaca

Info Training VPSHR Voluntary Principles on Security and Human Rights Tahun 2024-2025 
17 Jul
Training Perusahaan Swasta, Training Manajemen

Info Training VPSHR Voluntary Principles on Security and Human Rights Tahun 2024-2025

Info Training VPSHR Voluntary Principles on Security and Human Rights Tahun 2024-2025  Dengan Hormat Tujuan utama dari Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR) adalah “untuk memberikan pedoman kepada perusahaan untuk memelihara keamanan dan keselamatan operasinya dalam kerangka operasi yang menjamin penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hakiki manusia”. VPHSR menciptakan dasar penting sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah, sektor swasta serta masyarakat madani. Sebagai penandatangan

Lanjutkan membaca